Inilah Sanksi Bagi Perusahaan yang Tidak Membayar THR Karyawan

Solusiindustri Selain menimbulkan gangguan kesehatan hingga kematian, virus corona juga mulai berimbas ke sektor ekonomi. Mulai banyak pengusaha yang ketar-ketir untuk membayar karyawannya karena omset perusahaan yang turun drastis.

Apalagi sekarang ini sudah mendekati hari raya lebaran, sehingga banyak pekerja yang mengharapkan tetap mendapatkan THR.

Melihat situasi seperti ini, Menteri ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memberi peringatan kepada para pengusaha untuk tetap menunaikan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada seluruh karyawan.

“THR Keagamaan merupakan pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh, paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan,” kata Ida dalam keterangannya seperti dilansir dari kompascom (18/5/2020).

Perusahaan yang tidak membayarkan THR Karyawan maka akan dikenakan sanksi berdasarkan regulasi yang berlaku diantaranya :

  • Teguran secara tertulis
  • Pembatalan kegiatan usaha
  • Pemberhentian sementara sebagian atau seluruh alat dan juga mesin produksi
  • Pembekuan kegiatan usaha

Hal ini dikarenakan THR Keagamaan ini sudah diatur dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan. Permenaker ini merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Lalu bagaimana untuk perusahaan yang pembayaran THR-nya telat?

Jika ada pengusaha atau perusahaan yang telat membayar THR karyawan maka akan dikenakan denda sebesar 5 persen dari jumlah THR yang harus dibayarkan kepada karyawan terhitung sejak batas waktu kewajiban membayar THR sudah berakhir.

Denda yang dikenakan kepada pengusaha atau perusahaan tidak mengurangi besarnya jumlah THR yang harus dibayarkan kepada karyawan.

” Pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh dikenai denda, sedangkan pengusaha yang tidak membayar THR dapat dikenai sanksi administratif hingga penghentian sebagian usaha,” ujar Ida.

Sebelumnya, Ida juga telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19).

Surat edaran tersebut berisi permintaan kepada para gubernur untuk memastikan setiap perusahaan menunaikan pembayaran THR Keagamaan kepada seluruh karyawan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

, , ,